uu no 10 2010. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya. uu no 10 2010

12 Tahun 2008; UU No. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2012/No. METADATA PERATURAN. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. Undang-undang (UU) NO. . Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaFollow Berita Okezone di Google News. go. Bea Meterai dikenakan atas: Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Indonesia, Pemerintah Pusat. -. 10, LN. mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dinyatakan tidak berlaku. Gratifikasi yang dianggap suap yaitu pemberian yang diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima. Tinjauan Pustaka Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya ( Pasal 1 angka 22 UU No. KRITERIA CAGAR BUDAYA 2. UU No. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010. 28805 kali dilihat. 53, LN. PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 126. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. UU No. 2. Frasa "dan termuat" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), b. Sumber. tentang . 5150 , LL SETNEG : 5 HLM. 9, LN. ABSTRAK PERATURAN. 2020/No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerdja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Undang-undang (UU) NO. kekeliruan dalam menyusun dan membentuk UU No 10 Tahun 2004, khususnya berkaitan dengan dikeluarkannya TAP MPR sebagai salah satu jenis dan dari susunan peraturan perundang-undangan. id : 769 hlm. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 200 TENTANG GERAKAN PRAMUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Repuplik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tahun 2017 No 86 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Sinaga, Supriono. 14, ln. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA 2. Undang-undang atau Peraturan. Perubahan UUD 1945 adalah lahirnya UU No. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya. bank-indonesia. Undang-undang (UU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. a. 10, LN. Muhammad Abduh Zen, M. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda. Oct 1, 2023 · Undang-undang. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan. Informasi Hukum ESDM. Hits : 166007. 8 Tahun 2010). Undang-undang No. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Bidang. Undang-undang (UU) NO. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 72 UU No. Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar Pengguna Jasa tidak memindahkanUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004. Belum Tersedia. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). 7; LN 50 – 56, d. 6573, jdih. bararah@gmail. ketentuan pidana 12. 23 Juni 2010. 2011. 5 Contoh peraturan yang bersifat penetapan di antaranya, UU tentang APBN, UU tentang Penetapan Perppu menjadi UU, PP tentang Penyertaan Modal, dan lain-lain. 44 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 2010 sebagai berikut:. Di penghujung tahun 2020, pemerintah telah mengesahkan UU No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 150, TLN NO. Pasal 3-5 ayat (1) dan Pasal 6-10 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika * Pengecualian Rahasia Bank ( di luar UU Perbankan) UU No. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk. 112, TLN NO. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki tata urutan perundang-undangan yang jelas. bahwa pembangunan kepribadian ditujukan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. Ada beberapa aturan tentang meterai yang berubah dan ditambah. Pemberlakuaan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2010/ No. •. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan. 1, TLD No. 10, LN. id : 12 hlm. UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. Undang-undang No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Hal ini serupa dengan rumusan Article 6 paragraph 1a (i) for the purpose of concealing or disguising. 2. 10 Tahun 1994) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 (UU/2009/10) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. pdf - Google Drive. 7, TLN. Undang-undang (UU) NO. 2010 tentang Cagar Budaya (UU No. 10. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel :. 11. Hal ini telah diatur dalam UU No. Pasal 1 (UU No. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku. Bentuk. 2020/No. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha. 2010. humas@ojk. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tutup. Pasal 10 Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: a. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara. presiden republik indonesia,Undang-Undang (UU) Nomor: 10: Tahun: 2010: Tentang: Undang-Undang (UU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011: Tanggal Ditetapkan: 19 November 2010: Tanggal Diundangkan: 19 November 2010: Berlaku. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-UndangPasal 12 ayat (1) huruf C UU No. Dalam hubungan ini UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 T. Peraturan Perundang-undangan. , Muhammad, FH UI, 2010. 5 Tahun 1992. 81, TLN No. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; b. TAHUN 2009. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. go. 5232, LL SETNEG: 36 HLM. 2010/NO. Oleh. 7 TAHUN 1992 Menimbang : a. PERATURAN KEPALA PPATK TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 14/1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. UU No. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPATK memiliki kewenangan sesuai Pasal 41 UU No. 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2004/ No. ABSTRAK PERATURAN. Mencabut : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 11 Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 28 Tahun 1999, UU No. Dalam Pasal 3 UU TPPU, unsur menyembunyikan atau menyamarkan didahului dengan frasa “dengan tujuan”. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tipe Dokumen . Dalam UU No 12 Tahun 2011 tersebut ditegaskan pula,. RI NO. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi. Download : Perpang No 73 IX 2010 ttg Penentangan Penyiksaan. go. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah; Mengingat: 1. 32 tahun 2004; uu no. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Peraturan Pemerintah (PP)10. T. UU No. Pertama, dalam UU No. 2011/No. Judul. 10 Tahun 2004; UU No. January 17, 2021. 27 Tahun 2009, UU No. UU No. 3 Hajriyanto Y. Berdasarkan Status. Undang-undang (UU) NO. Download. Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan 2.